JPU Banding Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Para Terdakwa Komoditas Timah

Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung (Kapuspen Kejagung), Harli Siregar menerangkan pernyataan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap para Terdakwa Kasus timah.

Pernyataan sikap JPU dalam Perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s.d. 2022, tertuang sebagai berikut:

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa 10 Saksi Terkait Perkara BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

a. Menyatakan Upaya Hukum Banding Perkara atas nama:
1. Harvey Moeis
Tuntutan Penuntut Umum: pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti Rp210 miliar subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.

Putusan Majelis Hakim: pidana penjara 6 tahun 6 bulan plus uang pengganti Rp210 miliar subsidair dua tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Baca juga: Kejaksaan Agung RI Periksa 1 Saksi Kasus Korupsi SKEBP Daging Sapi

Upaya Banding terhadap Harvey Moeis tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 68/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.

2. Suwito Gunawan alias Awi.
Tuntutan Penuntut Umum: pidana penjara 14 tahun plus uang pengganti Rp2, 2 triliun subsidair delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.

Baca juga: Kejagung RI Periksa 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Putusan Majelis Hakim: pidana penjara 8 tahun plus uang pengganti Rp2, 2 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Upaya Banding terhadap Suwito Gunawan tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 67/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.

Baca juga: Kejaksaan Bekerjasama dengan TNI AD Sita 180 Aset Korupsi Tabungan Perumahan Prajurit

3. Robert Indarto
Tuntutan Penuntut Umum: pidana penjara 14 tahun plus uang pengganti Rp1, 9 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Putusan Majelis Hakim: pidana penjara 8 tahun plus uang pengganti Rp1, 9 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Baca juga: Lama Boron Kasus Bandara Trinsing, HS Berhasil Ditangkap Kejaksaan Agung

Upaya Banding terhadap Robert Indarto tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 66/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.

4. Reza Andriansyah
Tuntutan Penuntut Umum: pidana penjara 8 tahun dan denda Rp750 juta subsidair enam bulan kurungan.

Putusan Majelis Hakim: pidana penjara 5 tahun dan denda Rp750 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Upaya Banding terhadap Harvey Moeis tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 70/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.

5. Suparta
Tuntutan Penuntut Umum: pidana penjara 14 tahun plus uang pengganti Rp4, 5 triliun subsidair delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.

Baca juga: Kejagung RI Periksa 1 Saksi Terkait Kasus Korupsi Impor Garam Industri

Putusan Majelis Hakim: pidana penjara 8 tahun plus uang pengganti Rp4, 5 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Upaya Banding terhadap Harvey Moeis tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 69/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.Adapun alasan menyatakan banding terhadap 5 Terdakwa karena putusan pengadilan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat perbuatan para Terdakwa serta terjadi kerugian negara yang sangat besar, " ujar Harli Siregar. Jumat (27/12/2024).

b. Menyatakan Menerima Putusan Perkara atas nama:
1. Rosalina.
Tuntutan Penuntut Umum: pidana penjara 6 tahun dan denda Rp750 juta subsidair enam bulan kurungan.

Putusan Majelis Hakim: pidana penjara 4 tahun dan denda Rp750 juta subsidair enam bulan kurungan.

Baca juga: Jaksa Agung: Sinergi Kejaksaan dengan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Keberhasilan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

"Adapun alasan menerima putusan Majelis Hakim karena telah memenuhi 2/3 dari tuntutan JPU dan yang bersangkutan tidak menikmati hasil korupsi sehingga tidak dikenakan untuk membayar uang pengganti, " pungkas Harli Siregar.@Red.